Pengumuman Hasil Judul Skripsi Periode September Semester Ganjil TA. 2022/ 2023

3 Oktober 2022
Admin HES
Judul Skripsi

Pengumuman Hasil Judul Skripsi Periode September Semester Ganjil TA. 2022/ 2023 dapat dilihat di bawah ini :

Diterima

No	Nama	NIM	Semester	Judul Skripsi	Nilai	Perubahan Judul	Keterangan	Dosen Pembimbing
1	Reza Nurchabibah	19220145	VII	ANALISIS YURIDIS TERHADAP IMPLEMENTASI BUS SEKOLAH GRATIS DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (STUDI KASUS DI DINAS PERHUBUNGAN KOTA BLITAR)	75			Aditya Prastian Supriyadi, SH., MH.
2	Nurul Wathan	19220011	VII	DAMPAK PRODUK MAKANAN DENGAN MEREK MENGANDUNG MAKNA MAISIR DAN SARKASME YANG TIDAK BERSERTIFIKASI HALAL TERHADAP KONSUMEN MUSLIM	70	PERSPEKTIF HUKUM ISLAM PADA PENGGUNAAN MEREK PRODUK KULINER BERNUASANSA SARKASME DAN MAISIR TERHADAP KEWAJIBAN SERTIFIKASI HALAL PRODUK PADA UU. NO. 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL		Aditya Prastian Supriyadi, SH., MH.
3	Khurin Risma Nabila	19220012	VII	HOME INDUSTRY TANPA SERTIFIKASI HALAL TINJAUAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM HUKUM ISLAM (STUDI: DESA SUMBEREJO, BATU, MALANG)	65	KESADARAN HUKUM PELAKU USAHA HOME INDUSTRY MAKANAN TERHADAP SERTIFIKASI HALAL PERSPEKTIF MAQOSHID SYARIAH (STUDI DI DESA SUMBEREJO, BATU, MALANG)	tambahkan data yang menguatkan urgensi penelitian pada latar belakang	Dr. Burhanuddin Susamto, M.Hum.
4	Nur Hanina	18220003	IX	IMPLEMENTASI PRINSIP SYARIAH TERHADAP LEGAL FRAMEWORK FINTECH SYARIAH DI ERA DIGITALISASI EKONOMI PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH	80		Latar belakang perlu diperkuat dengan data perkembangan fintech syariah di Indonesia yang menjadi dasar untuk analisis alasan mengapa perlu ada kerangka hukum fintech syariah di Indonesia. Perlu penambahan beberapa referensi (buku, jurnal. Internet) dalam memperkuat riset background di latar belakang	Dr. Fakhruddin, M.HI.
6	Zahra Zarkasyi Putri	19220035	VII	IMPLEMENTASI DANA TA’ZIR DAN TA’WIDH PADA NASABAH WANPRESTASI DALAM PERSPEKTIF FATWA DSN-MUI (STUDI KASUS DI BPRS MITRA HARMONI KOTA MALANG)	65			Dr. Fakhruddin, M.HI.
7	Hermes Aura Azkiyah	19220150	VII	KONTEN YOUTUBE SEBAGAI JAMINAN KREDIT TINJAUAN HUKUM ISLAM	70	KEABSAHAN KONTEN YOUTUBE SEBAGAI BENDA JAMINAN KREDIT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM		Dr. H. Abbas Arfan, Lc., MH.
8	Ach. Khudairi	19220168	VII	ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG PENERAPAN JUMLAH NOMINAL INFAQ SEDEKAH KITAB AL-MIFTAH LIL ‘ULUM DI PONDOK PESANTREN ATTAMIMY BERANGSAK PRAYA LOMBOK TENGAH	70			Dr. H. Noer Yasin, M.HI.
9	Mohamad Afrizal Alif Akbar	19220078	VII	JUAL BELI EMAS PADA FITUR INVESTASI EMAS ONLINE DI APLIKASI DOMPET DIGITAL DANA PADA TINJAUAN FATWA DSN MUI NOMOR : 77/DSN-MUI/V/2010 TENTANG JUAL BELI EMAS SECARA TIDAK TUNAI (STUDY PADA APLIKASI DOMPET DIGITAL DANA)	65	JUAL BELI EMAS PADA APLIKASI DOMPET DIGITAL DANA TINJAUAN FATWA DSN MUI NOMOR : 77/DSN-MUI/V/2010 TENTANG JUAL BELI EMAS SECARA TIDAK TUNAI (STUDY PADA APLIKASI DOMPET DIGITAL DANA)		Dr. H. Noer Yasin, M.HI.
10	Aida Firdausi Nuzula Annama	19220077	VII	KESADARAN HUKUM PELAKU USAHA TERHADAP LABELISASI JAMINAN PRODUK HALAL BIDANG PANGAN INDUSTRI TUMAH TANGGA DESA KARANGTENGAH KABUPATEN NGANJUK	70		perlu penambahan jumlah usaha yang akan dijadikan informan dalam penelitian ini	Dr. Khoirul Hidayah, M.H.
11	Ispi Yanti	19220004	VII	PERLINDUNGAN HUKUM DALAM TRANSAKSI E-COMMERCE BAGI PEMEGANG LISENSI TERHADAP KEBERADAAN KONTEN KARYA INTELEKTUAL PADA APLIKASI SPOTIFY PREMIUM FOR FAMILY PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA	60	KEABSAHAN SPLIT PENGGUNA LAYANAN SPOTIFY PREMIUM FOR FAMILY YANG DIPERJUALBELIKAN SECARA KOMERSIL MELALUI E-COMMERCE PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA		Dr. Khoirul Hidayah, M.H.
12	Arlisa Sahrazat Sauqiya	19220131	VII	IMPLEMENTASI FATWA DSN MUI NO.108/DSN-MUI/X/2016 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PARIWISATA BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH DI PULAU BAWEAN (STUDI PADA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN GRESIK)	70			Dr. Suwandi, MH.
13	Taufikurohman	18220033	IX	PEMOTONGAN GAJI KARYAWAN SEBAGAI IURAN BPJS KESEHATAN PERPEKTIF HUKUM ISLAM ( STUDI KAMPUS DI MASJID AGUNG MAULANA MALIK IBRAHIM GRESIK)	65			Hersila Astari Pitaloka, M.Pd.
15	Lulu Fitriyani	19220076	VII	ANALISIS PUTUSAN NOMOR 2/PDT.SUS.HKI/MERK/2022/PN NIAGA MDN DAN NOMOR 2/PDT.SUS. HKI/MEREK/2022/PN.NIAGA SBY PERSPEKTIF UU NO. 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS DAN KONSEP KEADILAN	60	STUDY KOMPARATIF PUTUSAN NOMOR 2/PDT.SUS.HKI/MEREK/2022/PN NIAGA MDN DENGAN PUTUSAN NOMOR 2/PDT.SUS. HKI/MEREK/2022/PN.NIAGA SBY TENTANG SENGKETA MEREK ANTARA MS GLOW DENGAN PS GLOW		Iffaty Nasyiah, M.H.
16	Syahdan Muhamad Rezky	19220184	VII	TRANSAKSI FOTO SEPUASNYA BAYAR SE-IKHLASNYA PERSPEKTIF PERSAINGAN USAHA (STUDI DI ASOSIASI PROFESI FOTOGRAFI JAWA BARAT)	60			Kurniasih Bahagiati, MH.
17	Mishbahul Munir	15220057	XIII	LEGALITAS HUKUM SERTIPIKAT ELEKTRONIK SEBAGAI BUKTI HAK KEPEMILIKAN ATAS TANAH DITINJAU DARI PERATURAN MENTERI NO. 1 TAHUN 2021 TENTANG SERTIPIKAT ELEKTRONIK DAN MAQĀṢID ASY-SYARĪ’AH	60	SERTIPIKAT ELEKTRONIK SEBAGAI BUKTI HAK KEPEMILIKAN ATAS TANAH DITINJAU DARI ASAS KEPASTIAN HUKUM DAN MAQĀṢID ASY-SYARĪ’AH		Musataklima, S.HI., M.SI.
18	Arini Roihatal Jannah	19220128	VII	KESADARAN HUKUM MASYARAKAT TERHADAP RUMAH MAKAN YANG BELUM BERSERTIFIKASI HALAL (STUDI DI KOTA MALANG)	65	PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN RUMAH MAKAN YANG BELUM MEMILIKI SERTIFIKAT HALAL		Ramadhita, M.HI.
19	Sofi Karina	19220142	VII	PRAKTIK JUAL-BELI BARANG HASIL DONASI DITINJAU DARI PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN PERJANJIAN SYARIAH (STUDI KASUS KOMUNITAS VOLUNTEER SENYUM ANAK NUSANTARA MALANG)	65			Rizka Amaliah, M.Pd.
20	Faza Khoirul Miftah	18220108	IX	PERLINDUNGAN HAK EKONOMI PEMEGANG LISENSI HAK SIAR LIGA PREMIER INGGRIS ATAS PENAYANGAN DI MEDIA SOSIAL TANPA IZIN (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 692/PID.SUS/2021/PN SMG.)	80		diterima	Su’ud Fuadi, S.HI., M.EI.

DITOLAK

No	Nama	NIM	Semester	Judul Skripsi	Nilai	Perubahan Judul	Keterangan
1	Zeineta Akmalia Fajrin	19220141	VII	PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI DALAM AKAD MURABAHAH BIL WAKALAH (STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA JEMBER NOMOR 005/PDT.GS/2020/PA.JR)	55		kurang problematik
2	Ahmad Rafi’	18220103	IX	HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL SEBAGAI JAMINAN PINJAMAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM	50		Penelitian serupa sudah banyak dilakukan
3	Ahmad Syauqibik Al Ghifari Fahma	19220193	VII	PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN HAK CIPTA PENGGUNA LAYANAN STREAMING FILM ILLEGAL PADA APLIKASI TELEGRAM (MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA)	50		Penelitian ini tidak mangandung problem penelitian yang jelas, judul tidak sinkron dengan rumusan masalah
4	Alifia Risalatusshiyam	19220094	VII	UPAYA HUKUM PELAKU USAHA PABRIK KONVEKSI TERHADAP WANPRESTASI OLEH KONSUMEN (STUDI KASUS ALIEF COLLECTION JOMBANG)	50		Penelitian serupa sudah banyak dilakukan
5	Ayuna Nur Habibatul Mauludiah	19220100	VII	ANALISIS JUAL BELI ONLINE MENGGUNAKAN KOIN SHOPEE SEBAGAI HASIL GAME SHOPEE TANAM DITINJAU DARI UU NO.7 TAHUN 2011 DAN HUKUM ISLAM	50		penelitin serupa sudah pernah dilakukan
6	Izam Bahtiar Rahmika	19220062	VII	TINJAUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2OO8 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK TERHADAP TINDAKAN PELANGGARAN HUKUM OLEH STREAMER AKIBAT PESAN DAN DONASI DARI DONATUR PADA PLATFORM SOCIABUZZ TRIBE	50		ditolak karena tidak problematik dan tidak ada isu hukumnya
7	Izam Bahtiar Rahmika	19220062	VII	TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP DONASI DISERTAI TIMBAL BALIK JASA PADA PLATFORM SOCIABUZZ TRIBE PERSPEKTIF FIQH KONTEMPORER	50		ditolak karena tidak problematik dan tidak ada isu hukumnya
8	Jafar Maulana	19220064	VII	TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI NFT (NON FUNGIBLE TOKEN) DI OPENSEA DALAM PERSPEKTIF ULAMA FIQIH KONTEMPORER	50		ditolak sudah ada yang meneliti dan tidak disebutkan apa perbedaan dengan penelitian yang sudah ada
9	Julia Wulandari	19220052	VII	IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN MULTI GUNA TANPA AGUNAN UNTUK MODAL USAHA DENGAN AKAD MURABAHAH PADA BMT UGT SIDOGIRI CABANG MALANG KOTA PERSPEKTIF FATWA DSN-MUI	50		ditolak, sudah banyak yang meneliti
10	M Reivanut Tajuddin	19220132	VII	EFEKTIVITAS PERMA NO 1 TAHUN 2019 TENTANG PENGGUNAAN APLIKASI E- COURT DALAM PERKARA PERDATA (STUDI DI PENGADILAN NEGERI BANGIL KELAS I B)	50		sudah banyak judul serupa; tidak ada unsur kebaharuan
11	Miftakhudin	18220101	IX	PENGGUNAAN FAKE ORDER DALAM JUAL BELI BERBASIS ONLINE DI MARKETPLACE	50		sudah banyak penelitian serupa
12	Rizqiatus Sagita	18220025	IX	PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR DALAM PERJANJIAN UTANG PIUTANG SECARA LISAN (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MALANG NOMOR 35/PDT.G/2016.PN.MLG)	50		problematika sudah jelas
13	Sabrina Alvianti Ifadha	18220188	IX	RATIO DECIDENDI HAKIM PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA TENTANG GUGATAN EKONOMI SYARIAH TERKAIT AKAD PEMBIAYAAN MUSYAROKAH TINJAUAN TEORI KEADILAN ARISTOTELES.	50		kurang problematik
14	Silvia Ifta Fauziyah	19220120	VII	PENYELESAIAN SENGKETA AKAD PEMBIAYAAN MURABAHAH BIL WAKALAH DALAM PUTUSAN NOMOR 2500/PDT.G/2022/PA.KAB.MLG	50		kurang problematik
15	Sulaiman Aji	19220136	VI	INGKAT PEMAHAMAN MAHASISWA PADA SHOPEE PAY LATER YANG MENGANDUNG UNSUR RIBA (STUDI DI FAKULTAS SYARIAH UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG)	50		kejelasan masalah masih rancu
16	Arif Rahman	19220156	VII	TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP PENARIKAN KEMBALI HIBAH TANAH PADA MASYARAKAT ADAT BIMA NTB (STUDI KASUS DESA KALAMPA.KEC WOHA.KAB BIMA. NTB)	40		Proposal tidak ada isu hukum di dalamnya
17	Diva Aditya Ramadhi	19220056	VII	ANALISIS JUAL BELI EMAS MELALUI APLIKASI GOJEK DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH	40		ditolak karena tidak problematik dan tidak ada isu hukumnya
18	Lin Lie Bintan Illa	19220055	VII	ANALISIS KUALITAS PELAYANAN BELANJA KILAT QUICK COMMERCE TERHADAP KEPUASAN PELANGGAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 (STUDI KASUS PELANGGAN QUICK COMMERCE DI KOTA MALANG)	40		“kualitas pelayanan” masuk ranah ekonomi, bukan hukum.
19	Mita Suindayani	19220042	VII	ANALISIS DAMPAK CIDERA JANJI PADA PELAKSANAAN PEMBIAYAAN SYARI’AH DI BPR SYARIAH MITRA HARMONI MALANG	40		sudah banyak judul serupa; tidak ada unsur kebaharuan
20	Mita Suindayani	19220042	VII	PENERAPAN DISKRIMINASI HARGA OLEH PELAKU UMKM BAHAN BAKU PAKAN TERNAK PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 (STUDI KASUS PELAKU UMKM BAHAN BAKU PAKAN TERNAK KABUPATEN PASURUAN)	40		tidak muncul isu hukumnya
21	Muhammad Irvan Gibran	18220109	IX	RATIO DECIDENDI HAKIM TERHADAP SENGKETA MEREK DAGANG ANTARA MS GLOW DAN PS GLOW (STUDI PUTUSAN NO. 2/PDT.SUS.HKI/MEREK/2022/PN.NIAGA SBY)	40		tidak dapat menunjukkan problem hukum
22	A. Afwan Rosyidi	19220038	VII	KESADARAN HUKUM MASYARAKAT TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH DI PENGADILAN AGAMA (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA KOTA MALANG)	40		kurang problematik
23	Muhammad Irvan Gibran	18220109	IX	PERLINDUNGAN HUKUM MEREK MS GLOW TERHADAP SENGKETA PENDAFTARAN MEREK PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG MEREK DAN HUKUM ISLAM (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 2/PDT.SUS.HKI/MEREK/2022/PN.NIAGA SBY)	0		https://bit.ly/3ro4F1I
24	Muslimatul Hamidah	19220071	VII	THE LEGAL URGENCY OF ECONOMIC POLICY IN THE DEVELOPMENT OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES (UMKM) IN THE MIDDLE OF FREE MARKET FLOWS ISLAMIC LAW PERSPECTIVE	0		This article has no legal issues as the object of undergraduate thesis study. This article does not have concrete legal problems as a legal issue that can be the object of a thesis study, so this article does not meet the requirements to be continued as an undergraduate thesis study.
25	Nabila Arifatul Fadila	19220019	VII	PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN TERHADAP PERBEDAAN HARGA PRODUK DISPLAY DENGAN STRUK KASIR	0		Rencana pembahasan dalam artikel ini memiliki kesamaan dengan skripsi atas nama Dewi Nabila Azzahra, PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN TERHADAP SELISIH HARGA PRODUK PADA LABEL HARGA DENGAN PEMBAYARAN DI KASIR MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 DAN HUKUM ISLAM, Universitas Islam Indonesia, 2019.
26	Nabila Arifatul Fadila	19220019	VII	PRAKTIK JASA JURU PARKIR ILEGAL PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (STUDI KASUS DI PASAR MINGGIRAN KECAMATAN PAPAR KABUPATEN KEDIRI)	0		Sudah banyak yang meniliti isu juru parkir ilegal dari segala multiperspektif hukum
27	Nanda Elya Putri	19220060	VII	TINJAUAN YURIDIS SERTA PERSPEKTIF ISLAM TERHADAP PINJAMAN KREDIT MACET DENGAN JAMINAN SERTIFIKAT TANAH WARISAN	0		Pada judul artikel menyinggung soal pinjaman kredit macet sedangkankan dalam latar belakang tidak ada ulasan pembahasan korelasi pinjaman kredit dengan tanah waris yang akhirnya mengakibatkan terjadinya problematika hukum.
28	Qonaah Fauziah	19220119	VII	PERLINDUNGAN KONSUMEN BAGI PENGGUNA BLEACHING BADAN TIDAK BERMEREK DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN SERTIFIKASI HALAL	0		Rumusan masalah ke-1 pada artikel sama dengan pembahasan Skripsi Ayu Eza Tiara, Perlindungan Konsumen Dalam Peredaran Kosmetik Berbahaya Cream Syahrini, 2016, UIN Jakarta. Yang membedakan hanya objeknya. Rumusan Masalah ke- 2 pada artikel ini sama dengan pembahasan Skripsi Filia Novianti Zahra, Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dalam Perjanjian Jual Beli Produk yang Merugikan Konsumen Menurut UU PK, 2017, Universitas Muhammadiyah Palembang.
29	Radhitia Kharisma Putri	19220047	VII	ANALISIS PEMBIAYAAN MODAL USAHA DENGAN AKAD QARDH PADA BANK WAKAF MIKRO MANTENAN AMAN MAKMUR BLITAR PERSPEKTIF HUKUM ISLAM	0		Penulis perlu melakukan pra riset terlebih dahulu dengan mencari sampel akad qard Pada Bank Wakaf Mikro Mantenan Aman Makmur Blitar. Kemudian analisis apakah dalam praktek akad tersebut terdapat klausul yang terindikasi memiliki problematika hukum islam. Seperti terdapat pelanggaran-pelanggaran prinsip-prinsip syariah dalam praktek akad yang bisa dijadikan sebagai objek isu hukum. 3. Atau anda memang mengetahui bahwa mungkin banyak pelanggaran akad qard di Indonesia dan bisa menjadi dasar untuk meneliti dalam menjamin bahwa praktek akad qard di Bank Wakaf Mikro Mantenan Aman Makmur Blitar sesuai kaidah syariah dengan catatan bank tersebut memiliki peran penting dalam pembiayaan keuangan syariah di Madiun
30	Reza Nurchabibah	19220145	VII	PERLINDUNGAN HUKUM TRANSAKSI WTT (WANT TO TRADE) PADA APLIKASI TWITTER BERDASARKAN PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PERJANJIAN SYARIAH	0		Sebaiknya penulis melakukan pra riset untuk mengetahui bagaimana kondisi problem transaksi WTT di twitter yang merugikan konsumen sebagai data dan fakta pendukung problematic. Selain itu karena menggunakan perspektif syariah, penulis harus mengkonstruksikan apa yang menjadi urgensi syariah dalam problem WTT di twitter dalam memperkuat latar belakang
31	Bima Pangestu	19220180	VII	ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP JUALBELI ZOOM MEETING PRO TANPA HAK LISENSI (STUDI PADA MAHASISWA HUKUM EKONOMI SYARIAH)	0		Sudah banyak pembahasan skripsi transaksi barang tanpa lisensi hanya berbeda objek
32	Hikmatul Ifah	19220194	VII	ASPEK HUKUM TRANSAKSI PINJAM MEMINJAM BERBASIS ONLINE MELALUI FITUR SHOOPE PINJAM		“Upaya Hukum Shopee pinjaman atas gagal bayar kredit oleh nasabah pengguna layanan shopee” (syarat diterima harus terlebih dahulu membuat surat pra reset ke shopee dan sudah diterima)

Share This

Admin HES