MIU Login

HASIL PENGAJUAN JUDUL SKRIPSI PERIODE DESEMBER 2025 PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MU’AMALAH) SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2025/2026

Hasil Pengajuan Judul Skripsi Periode Desember 2025 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Mu’amalah) Semester Ganjil Tahun Akademik 2025/2026

NoNIMNamaSemesterKelasJudulJenis PenelitianDosen PembimbingHasil Seleksi oleh TimKeterangan
119220130Rifqi FahmiXIIIRegulerKebijakan Efisiensi Anggaran dan Implikasinya Terhadap Pelaku Usaha Mikro dalam Perspektif Maqashid Syariah (Studi di Sanggar Printing Malang)Empiris/Lapangan/Yuridis EmpirisDwi Hidayatul Firdaus, S.HI., M.SI.DiterimaDiterima
219220130Rifqi FahmiXIIIRegulerKepastian Hukum Alih Daya Pekerja Outsourcing dalam Perspektif Maqashid Syariʿah Al-Syatibi (Studi Pasca Pembentukan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Cipta Kerja)Yuridis/KepustakaanDitolak, topik sudah banyak dikaji. Memang belum ada yang mengkaji dari perspektif Maqashid Syariah Asy Syatibi, namun pada latar belakang tidak muncul mengapa mengkaji dari perspektif tersebut. Selain itu, terdapat kesalahan fatal dalam norma utama yang dikaji.Ditolak
319220149Muhammad HarisXIIIRegulerPenerapan Akad Mudharabah pada Produk Pembiayaan Syariah di Koperasi Surya Inti Makmur Malang Perspektif Fikih MuamalahEmpiris/Lapangan/Yuridis EmpirisDitolak, sudah sering diteliti hanya beda lokasi sajaDitolak
419220149Muhammad HarisXIIIRegulerKajian Yuridis Fatwa MUI Jatim Nomor 1 Tahun 2025 Perihal Pengharaman Sound Horeg dan Dampaknya pada Kesejahteraan Pelaku Usaha Perspektif Maqashid SyariahYuridis/KepustakaanDwi Fidhayanti, S.HI., M.H.DiterimaDiterima
5210202110174Muhammad Alfin MakrufIXRegulerSinergi Penegakan Hukum Penjualan Rokok Ilegal di Kota Malang (Studi Kasus di Satpol PP, Bea Cukai Malang, dan Kepolisian)Empiris/Lapangan/Yuridis EmpirisDitolak, tumpang tindih dengan penelitian lain yang serupaDitolak
6220202110002Nanda Uchlivatur RosyadaVIIRegulerTinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Pendirian Usaha Peternakan Ayam di Area Pemukiman Desa Ganjaran Gondanglegi MalangEmpiris/Lapangan/Yuridis EmpirisDitolakDitolak
7220202110002Nanda Uchlivatur RosyadaVIIRegulerAnalisis Kepatuhan Izin Usaha The Souls Kota Malang dalam Perspektif Maqasid Syariah (Studi Kasus di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Malang)Empiris/Lapangan/Yuridis EmpirisDr. Burhanuddin Susamto, S.HI.,  M.Hum.Diterima  Diterima
8220202110016Rendy Mauladani PutraVIIRegulerPengaturan Ekonomi Digital Terhadap Clipper dalam Perspektif Maqashid Al-Syari’sh: Kajian Normatif Hukum Ekonomi SyariahYuridis/KepustakaanDitolakDitolak
9220202110016Rendy Mauladani PutraVIIRegulerAnalisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Fenomena “AI-Generated Trading Journal” sebagai Alat Pengambilan Keputusan Transaksi di Pasar ModalYuridis/KepustakaanDr. Burhanuddin Susamto, S.HI.,  M.Hum.Diterima, dengan rekomendasi perbaikan judul “AI-Generated Trading Journal” pada Platform Investasi Ritel di Indonesia sebagai Alat Pengambilan Keputusan Transaksi di Pasar Modal Perspektif Hukum Ekonomi SyariahDiterima
10220202110020Advia Kusuma Al Zam ZamiVIIRegulerTingkat Kesadaran Hukum Street Photography di Kota Malang Terhadap Pengambilan Foto Tanpa Izin yang Dikomersialisasikan : Perspektif Hukum Positif dan Maqasid SyariahEmpiris/Lapangan/Yuridis EmpirisProf. Dr. Fakhruddin, M.HI.Diterima, dengan rekomendasi perbaikan judul ”Kesadaran Hukum Fotografer Jalanan di Kota Malang terhadap Pengambilan Foto Tanpa Izin yang Dikomersialisasikan”Diterima
11220202110023Arifah Zein Moya RiziVIIRegulerJasa Titip Doa Berbayar Perspektif Hukum Ekonomi Syari’ah (Studi Praktik Jasa Do’a di Gunung Kawi)Empiris/Lapangan/Yuridis EmpirisDwi Hidayatul Firdaus, S.HI., M.SI.diterima dengan catatan penelitian lebih fokus pada doa sebagai objek muamalah bukan pada aspek jastipDiterima
12220202110030Azzahra Divia NabilaVIIRegulerImplementasi Perda Kabupaten Sidoarjo No. 6 Tahun 2009 Tentang RTRW Terkait Pengelolaan Limbah B3 Berupa Asap Perspektif Maqashid Syariah (Studi di Desa Tropodo Kabupaten Sidoarjo)Empiris/Lapangan/Yuridis Empirisditolak sebab norma yang digunakan sebagai acuan tidak sinkron dengan isu yang diangkatDitolak
13220202110042Gilang Aryo WicaksonoVIIRegulerPeran Dinas Perhubungan Kota Malang dalam Pengujian Sepeda Motor Konversi dari Bahan Bakar Minyak ke Bahan Bakar Listrik Perspektif Maqashid Syari‘ahEmpiris/Lapangan/Yuridis Empirisditolak, dishub kota malang yang dijadikan tempat penelitian tidak memiliki kewenangan melakukan pengujian kendaraanDitolak
14220202110044Bithari Novi AgustinVIIRegulerImplementasi Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 Terhadap Kewajiban Reklamasi Lingkungan Tambang Emas Tumpang Pitu (Studi di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuwangi)Empiris/Lapangan/Yuridis EmpirisDwi Fidhayanti, S.HI., M.H.diterima dipastikan kesediaan lembaga untuk menerima penelitianDiterima
15220202110045Naina Alfiah RamadaniVIIRegulerAnalisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Peran dan Status Harta Organisasi Keagamaan dalam Pengelolaan PertambanganYuridis/Kepustakaanditolak sudah banyak kajian serupa di google scholarDitolak
16220202110050Ananda Choirul UmmahVIIRegulerTinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pembiayaan Amanah Berbasis Rahn Tasjily di PT. Pegadaian dalam Perspektif Keadilan dan Maqasid Al-Syari‘ah (Studi Kasus PT. Pegadaian CP Blitar)Empiris/Lapangan/Yuridis EmpirisAkhmad Farroh Hasan, S.HI., M.Si.diterima dengan catatan fokus pada prinsip tertentu dalam akad rahn. jelaskan juga masalah rahn tasyjili yang sering muncul dalam pegadaian syariahDiterima
17220202110057Muhammad Salman AlfarisiVIIRegulerPenegakan Hukum Dinas Perhubungan Kota Malang Terhadap Praktik Modifikasi Motor yang, Melanggar Standar Keselamatan Perspektif Maslahah MursalahEmpiris/Lapangan/Yuridis Empirisditolak sudah banyak kajian serupa di google scholarDitolak
18220202110071Ahmad Nafis MuhfaniVIIRegulerKewenangan BPSK dalam Penyelesaian Sengketa Asuransi Jiwa Pasca Terbitnya POJK No.61/POJK.07/2020 (Studi Putusan MA No. 919/Pdt.Sus-BPSK/2025/PN Mdn)Yuridis/Kepustakaanditolak, latarbelakang tidak fokus pada putusan yang dimaksud, tidak ada alasan-alasan khusus memilih putusan tersebutDitolak
19220202110072Jami’atul IstiqomahVIIRegulerJual Beli Minuman Beralkohol Melalui Aplikasi Shopeefood Berdasarkan UU No. 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan dan PP No. 74 Tahun 2013Yuridis/KepustakaanRamadhita, M.HI.diterima fokus kajian sinergitas lembaga negara lintas sektora unukt meunjgga paraDiterima
20220202110072Jami’atul IstiqomahVIIRegulerKeabsahan Mekanisme Autobid dalam Lelang Kendaraan pada Platform Ibid Perspektif KUHPerdata dan Fiqh Mu’amalahYuridis/KepustakaanditolakDitolak
21220202110073M. Rohib AlfariziVIIRegulerPeran Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan Kota Malang dalam Pengawasan Penjualan Rokok di Sekitar Fasilitas Pendidikan Area Radius 200 Meter (Studi di Kota Malang)Empiris/Lapangan/Yuridis EmpirisIffaty Nasyiah, M.H.Diterima dengan revisi. Ide cukup menarik, namun perlu diperjelas wewenang pengawasannya. Apakah memang Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan yang mengawasi? Bukankakh pengawasan terkait pedagang2 adalah tugas dinas perdagangan?Diterima
22220202110076Fastabikul KhoirotVIIRegulerPengawasan Preventif Hukum Tata Kelola Aset Daerah di Pasar Rakyat untuk Mencegah Penjualan Aset Daerah Secara Ilegal Perspektif Good and Clean Governance dan Maqashid Syariah (Studi di Dinas Koperasi, Indrustri, dan Perdagangan Kota Malang)Empiris/Lapangan/Yuridis EmpirisMahbub Ainur Rofiq, S.HI., M.H.DiterimaDiterima
23220202110077Muhammad Fikri Agung RamadhanVIIRegulerEfektivitas Peran Pemerintah Aceh dalam Mengawasi Peredaran Minuman Beralkohol di Era Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) : (Studi di Provinsi Aceh)Empiris/Lapangan/Yuridis EmpirisDr. Su’ud Fuadi, S.HI., M.EI.DiterimaDiterima
24220202110078Mohamad Rizky HabibullohVIIRegulerEfektivitas Pasal 37 UU No. 19 Tahun 2013 Terkait Hak Petani Mendapatkan Asuransi Pertanian (Studi di Kelompok Tani Desa Brangkal Kecamatan Bandarkedungmulyo Kabupaten Jombang)Empiris/Lapangan/Yuridis EmpirisDitolak. Latar belakang belum jelas, aturan pemberian asuransi dan problem yang disampaikan tidak sinkron dan berasal dari dasar hukum yang berbeda. Perlu diperjelas dalam latar belakang, apakah penyebab tidak diberikannya asuransi, sehingga tampak ketidakefektifanya. Selanjutnya, rumusan masalah juga perlu diperjelas, efektivitas atau implementasi?Ditolak
25220202110095Afifah Dwi KurniaVIIRegulerPerlindungan Pekerja dari Pemotongan Gaji Akibat Melaksanakan Hak Beribadah Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi di Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Surabaya)Empiris/Lapangan/Yuridis EmpirisDr. H. Faishal Agil Al Munawwar, Lc., M.Hum.Diterima. Dengan catatan, memperjelas variabel, antara rumusan masalah dan judul kurang sinkron.Diterima
26220202110100Siti FatimahVIIRegulerImplementasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan atas Keselamatan Kerja Pekerja Bangunan (Studi Kasus Proyek Property di Kota Malang)Empiris/Lapangan/Yuridis EmpirisDitolak. Sudah banyak penelitian serupa. Hasil penelitian tidak akan signifikan.Ditolak
27220202110102Amalia Rochmatul IzaVIIICPAnalisis Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap Praktik Distribusi Bahan Bakar Minyak oleh Pertamina dalam Perspektif Maqashid Al-Syari’ahYuridis/KepustakaanDitolak. Banyak penelitian serupaDitolak
28220202110105Aula Nur IllahiaVIIRegulerEfektivitas Peran BPOM dalam Mengawasi Peredaran Kosmetik Ilegal di Media Sosial (Studi Kasus Peredaran Melalui Tiktok Live)Empiris/Lapangan/Yuridis EmpirisKurniasih Bahagiati, M.H.Diterima. Dengan catatan, memperjelas fokus penelitian, efektivitas atau implementasi?Diterima
29220202110106Novita Ayu DomaraVIIICPPerlindungan Hukum Hak Pekerja Rumah Tangga (PRT) dalam Praktik Kekerasan dan Eksploitasi dalam Lingkup Kerja di IndonesiaYuridis/KepustakaanDitolak. latar belakang dan rumusan masalah masih kurang jelas serta tidak fokus.Ditolak
30220202110106Novita Ayu DomaraVIIICPKekosongan Pengaturan Perlindungan Host Live Commerce dari Interaksi Tidak Etis Perspektif Maqasid SyariahYuridis/KepustakaanDitolak, karena: (1) tidak ada penjelasan yang jelas soal apa itu interaksi etis & tidak etis, (2) tidak ada bentuk kasus yang konkret terjadi sebagai penguat adanya interaksi tidak etis, (3) jika luarannya adalah untuk merekomendasikan regulasi baru harusnya menggunakan perspektif Mashlahah MursalahDitolak
31220202110108Dina Faizatus SholehaVIIICPAnalisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Kebijakan Pemanfaatan Tanah Jangka Panjang dalam Pembangunan Ibu Kota NusantaraYuridis/Kepustakaanditolak, lebih kuat pada kajian siyasah maliyah & itu artinya lebih identik dengan HTNDitolak
32220202110114Putri Nur HalizahVIIRegulerAnalisis Royalti Cover Musik AI: Perspektif Hukum Positif dan Maqashid SyariahYuridis/KepustakaanDr. Khoirul Hidayah, M.H.DIterima dengan revisi bahwa judul ini bila ditinjau dari perspektif Hukum Positif sudah ada yang meneliti lihat https://www.researchgate.net/publication/398272012_Royalti_Musik_di_Era_AI_Tinjauan_Yuridis_terhadap_Hak_ekonomi_Pencipta_Karya_Digital . karena itu salah satu celah ynag dapat diteliti dari perspektif hukum Islam saja melalui Mashlahah MursalahDiterima
33220202110114Putri Nur HalizahVIIRegulerPeran Pemerintah dalam Pemberdayaan UMKM: Studi Kasus PP No. 7 Tahun 2021 Pasal 39 Ayat 1 di Diskopum SidoarjoEmpiris/Lapangan/Yuridis Empirisditolak, judul seperti ini identik dengan judul-judul skripsi Fakultas ilmu administrasi. lihat https://repository.ub.ac.id/id/eprint/116467/1/SKRIPSI_NURUL%20SOLEHAH.pdfDitolak
34220202110118Septya Dwi NugraheniVIIRegulerPraktik Penghapusan Ulasan Negatif di Platform Online oleh Pelaku Usaha Food Delivery Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen dan Etika Bisnis Islam (Studi di Kota Malang)Empiris/Lapangan/Yuridis EmpirisMahbub Ainur Rofiq, M.H.diterima dengan revisi, idealnya judul semacam ini diarahkan ke empirisDiterima
35220202110124Edy KhairyVIIRegulerPraktik Protesan Sebagai Bentuk Utang-Piutang Terselubung Perspektif Imam As-Syatibi (Studi di Desa Pragaan Daya Kec. Pragaan Kab. Sumenep)Empiris/Lapangan/Yuridis Empirisditolak, sudah banyak judul serupaDitolak
36220202110128ZakariaVIIRegulerUrgensi Pengaturan Pengenaan Pajak Leverage (Derivatif) atas Transaksi Asek Crypto di IndonesiaYuridis/Kepustakaanditolak, sudah ada penelitian serupa. lihat Diskursus Pengenaan Pajak Pada Transaksi Kripto Perspektif Pemikiran Yusuf Qardhawi https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=Jxff1UEAAAAJ&citation_for_view=Jxff1UEAAAAJ:0EnyYjriUFMCDitolak
37220202110132Ayu Salma DamayantiVIIICPPengawasan Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam Perlindungan Hukum PRT (Pekerja Rumah Tangga) di Kota MalangEmpiris/Lapangan/Yuridis Empirisditolak, mestinya jika lokus penelitiannya di kota malang, maka data penguat kegelisahan akademik adalah data kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi PRT yang ada di kota malang sehingga relevan dengan judul. (2) mestinya juga sebutkan aturan yang memberikan mandatory pada Dinas Tenaga Kerja,
Penanaman Modal Kota Malang untuk melakukan pengawasan  sebagai justifikasi yuridis
Ditolak
38220202110134Intan PandiniVIIRegulerEvaluasi Kebijakan Perizinan Usaha Guna Menegakkan Larangan Pendirian Swalayan di Sekitar Pasar Rakyat Kota Malang Perspektif Hukum Positif dan Maslahah (Studi di Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang)Empiris/Lapangan/Yuridis EmpirisDitolak, (1) rumusan masalah tidak relevan dengan judul, di mana judul menyoal tentang evaluasi kebijakan sementara rumusan masalah menyoal peran. (2) judul dengan kata kunci kebijakan perizinan, sangan identik dengan judul-judul Fakultas Ilmu Administrasi atau Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik atau hukum tata negara.Ditolak
39220202110137Shevi Zuwby ZharethaVIIRegulerEdukasi Kesadaran Hukum Terhadap Larangan Diskriminasi pada Pelayanan Konsumen di Restoran Perspektif Maqashid Syariah (Studi di Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Provinsi Bali)Empiris/Lapangan/Yuridis EmpirisAditya Prastian Supriyadi, M.H.Diterima dengan revisi: (1) judul cukup menggunakan edukasi hukum BUKAN edukasi kesadaran hukum. (2) kalau ingin fokus ke edukasi hukum, mestinya pintunya adalah melihat lebih dulu kesadaran hukum dari pelaku usaha, shg rumusan masalah pertama adalah menyoal tentang kesadaran hukum & rumusan masalah kedua baru menyoal tentang urgensi edukasi hukum. sehingga harusnya objek penelitiannya tidak hanya di YLKI, melainkan juga sampel dari beberapa restoran. ATAU judul fokus pada kesadaran hukum sajaDiterima
40220202110142Fuad Al HanifVIIRegulerPengawasan Praktik Penggunaan Plat Nomor Palsu untuk Kepentingan Konten Tiktok dalam Menegakkan Kewajiban Hukum Pajak Kendaraan Perspektif Maqosid Syari’ah (Study di Polresta Malang)Empiris/Lapangan/Yuridis EmpirisDitolak. tidak aja penjelasan lebih konkret dimana relevansi variabel plat palsu demi konten dengan variabel penegakan hukum kewajiban pajak pada arah penelitian. karena bisa jadi penggunaan plat palsu di konten hanya sementara. setelah itu pemilik kendaraan bisa jadi mengembalikan plat asli setelah selesai membuat kontenDitolak
41220202110150Muhammad Abdurrohman Al AzmiVIIRegulerKesadaran Hukum Peternak Dusun Gondang RT 01 RW 06 Desa Kemiri Kecamatan Jabung Kabupaten Malang Terhadap Pasal 69 Undang-Undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan HidupEmpiris/Lapangan/Yuridis EmpirisDitolak. validitas kebenaran pada penyajian bukti fakta yang hanya berasal dari wawancara masih diragukan. Perlu dukungan bukti fakta lain seperti dokumentasi praktik pembuangan limbah/ dokumentasi lingkungan yang tercemar akibat praktik pembuangan limbah kotoran sapi untuk memperkuat penyajian persoalan agar kebenaranya tidak diragukanDitolak
42220202110151Abdul Aziz MufikkiVIIRegulerKonsep Gharar dalam Komersialisasi Foto Street Photography: Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Platform FotoyuEmpiris/Lapangan/Yuridis EmpirisDitolak. semua rumusan masalah sudah terjawab di latar belakang. jangan menentukan rumusan masalah yang secara terang-terangan telah terjwab di latar belakangDitolak
43220202110174Wasilatul KhoirinVIIRegulerPenarikan Tarif di SPBU untuk Fasilitas Umum Perspektif Surat Edaran BUMN dan Maqoshid SyariahYuridis/KepustakaanDitolak. Surat edaran sifatnya opsional karena tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat dalam ranah hukum positif. perlu mencari lagi apakah ada ketentuan dari produk hukum baik bersifat regelling/ beschiking yang secara tegas melarang penetapan tarif toilet di SPBUDitolak
44220202110176Imam Syah AlfatahVIIRegulerPengawasan Praktik Alih Fungsi Kehutanan Menjadi Area Usaha Pertambangan Batubara Ilegal Perspektif Hukum Positif dan Maqasid Syariah (Studi di Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Timur)Empiris/Lapangan/Yuridis EmpirisRisma Nur Arifah, S.HI., M.H.DiterimaDiterima
45220202110177Sandra Kusnul HabibahVIIRegulerPenegakan Hukum Terhadap Komersialisasi Pita Cukai Ilegal dalam Menekan Peredaran Rokok Ilegal Perspektif Maqashid Syariah (Studi di Kantor Bea Dan Cukai Madiun)Empiris/Lapangan/Yuridis EmpirisDr. Su’ud Fuadi, S.HI., M.EI.DiterimaDiterima
46220202110181Nabila Eka AmeliaVIIICPAnalisis Yuridis Kekosongan Pengaturan Standar Kelayakan Operasional Transportasi Feeder Trans Jatim di Malang Raya dalam Perspektif Hukum Administrasi dan Prinsip Good GovernanceYuridis/KepustakaanDitolak. Penyajian masalah untuk memfokuskan persoalan kekosongan hukum standar kelayakan operasional pada trans jatim masih belum jelas. perlu mengeksplore lagi secara konkret dimana saja letak ketidaklayakan operasional yang ada pada trans jatim sehingga dapat menjadi urgensi untuk mengatur ketentuan tersebutDitolak
47220202110187Naufal Ali GhaniVIIRegulerPengawasan Usaha Sawit Ramah Lingkungan untuk Mendukung Perkebunan Berkelanjutan Perspektif Hukum Positif dan Maqashid Syariah (Studi di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hilir)Empiris/Lapangan/Yuridis EmpirisAditya Prastian Supriyadi, M.H.Diterima dengan revisi. Isu ini menjadi sorotan nasional sehingga sangat urgen untuk diteliti. namun di LB harus menyajikan bukti yang lebih konkret mengenai bentuk pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh usaha sawit di Rokan Hilir itu apa sajaDiterima
48220202110192Ummi PakhriahVIIRegulerEfektivitas Hukum Prinsip Deklaratif pada Desain Bordir Malangan (Studi pada Usaha Daster Boerdir Malang)Empiris/Lapangan/Yuridis EmpirisDitolak. tidak ada dukungan fakta secara konkret siapa atau produk mana yang menjiplak desain “Zama Homewear”. Arah penelitian juga rancu, apakah ingin fokus meneliti efektivitas atau fokus pembuktian melalui prinsip deklaratif dalam Hak CiptaDitolak
49220202110193NurbaitiVIIRegulerTantangan Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Emas yang Telah Merusak Lingkungan Hidup Perspektif Hukum Positif dan Fiqh Bi’ah (Studi di Pemerintahan Provinsi Aceh)Empiris/Lapangan/Yuridis EmpirisDr. Musataklima, S.HI., M.S.I.Diterima dengan revisi. Judul difokuskan pada Efektivitas Penegakan Hukum Saja. di LB perlu revisi  dengan menyajikan fenomena persoalan penegakan hukum sektor tambang emas di Aceh yang kurang efektifDiterima

Keterangan:

1. Bagi pendaftar yang dinyatakan diterima untuk segera melanjutkan pembimbingan skripsi dengan membawa SK Dosen Pembimbing Skripsi.

2. SK Dosen Pembimbing Skripsi dapat di download pada website prodi-unduhan.

3. Setiap pembimbingan skripsi harap untuk membawa dan mengisi buku monitoring.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terkait